Home

Tahun 1975

Tahun ini adalah Sejarah awal tercentusnya pendidikan lingkungan hidup di Indonesia yang diselengarakan pertama kali oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan[3] (IKIP) Jakarta

Tahun 1977

Pada tahun 1979 di bawah koordinasi Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dimana pendidikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga mulai dikembangkan. Pada tahun ini rintisan Garis-garis Besar Program Pengajaran Lingkungan Hidup diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta.

Tahun 1984

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departeman Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas), menetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan memasukan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan.

Tahun 1989

Pada tahun ini sampai tahun 2007, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.Sampai dengan berakhirnya tahun 2007, proyek PKLH berhasil mengembangkan Sekolah Berbudaya Lingkungan di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan 2 Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G).

Tahun 1996

Pada tahun ini Pengembangan Lingkungan Hidup juga dilakukan dan dipacu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Bersama kepedulianitu terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan yang beranggotakan LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1996 ini juga disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang selanjutnya diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Hingga tahun 2010, tercatat 150 anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup.

Tahun 1998

Tahun 1998 – 2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup Kejuruan dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.

Tahun 2003

Pada tahun 2003 Pendidikan Lingkungan Hidup di dikembangkan di 120 sekolah sampai tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi Anggota Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi 101 PSL.

Tahun 2005

Tahun 2005 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pendidikan Nasional mengukir kesepakatan dalam kerjasama pemrograman Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka pada tahun 2006 di programkan pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini pada awalnya menetapkan 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai model dengan mengedepankan prinsip partisipatif yang melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang yang peduli terhadap lingkungan hidup, dan pihak sekolah terkait

Tahun 2006

Tahun ini adalah tahun bersejarah untuk pengembangan Sekolah Adiwiyata, dengan peminat dan inisiator pemrogramannya bertambah drastis. Sejak tahun 2006 sampai 2011 yang ikut partisipasi dalam program Adiwiyata mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia, di antaranya yang mendapat Adiwiyata Mandiri : 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah, atau total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Se-Indonesia.

Keadaan tersebut tidak langsung membuat KLH Puas karena dari data tersebut, sebarannya masih hanya di sebagaian besar pulau Jawa, Bali dan ibu kota provinsi lainnya. Jumlah atau kuantitas masih sedikit, hal ini dikarenakan pedoman Adiwiyata, seperti informasi di www.klh.co.id dituliskan bahwa pedoman adiwiyata yang ada saat ini (2006) masih sulit diimplementasikan.

Tahun 2009

Tahun ini dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Namun belum dapat menjawab kendala yang dihadapi daerah, khususnya bagi sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata, terutama kendala dalam penyiapan dokumentasi terkait kebijakan dan pengembangan kurikulum serta sistem evaluasi dokumen dan penilaian fisik .

Dari kendala tersebut, maka dilakukan penyempurnaan Buku Panduan Pelaksanaan Program Adiwiyata 2012 dan sistem pemberian penghargaan yang tetap merujuk pada kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud. Oleh karenanya diharapkan sekolah yang berminat mengikuti program Adiwiyata tidak merasa terbebani, karena sudah menjadi kewajiban pihak sekolah memenuhi Standar Pendidikan Nasional sebagaimana dilengkapi dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 tahun 2005, yang dijabarkan dalam 8 standar pengelolaan pendidikan.